Utang piutang ini biasanya dituangkan dalam perjanjian kedua belah pihak, yang didalamnya memuat mekanisme pembayaran utang, tenor, bunga, dan langkah yang ditempuh jika salah satu pihak gagal menunaikan kewajiban (wanprestasi). Sekalipun sudah ada tanda tangan di atas meterai, tetap ada contoh surat perjanjian hutang yang bisa dipidanakan, lho! Alasannya cukup sederhana, yaitu karena surat perjanjian utang tersebut baru dianggap sah secara hukum apabila disepakati tanpa ada paksaan maupun penipuan. Berdasarkan pada pasal 19 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999. Dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa tidak ada seorang pun dari putusan pengadilan, yang boleh dipidana kurungan atau penjara atas alasan tidak mampu memenuhi kewajiban. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, menurut hemat kami, walaupun ada laporan, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang. Baca juga: Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan? Aturan Hukum Penggelapan dan Penipuan dalam KUHP Apakah Surat Perjanjian Hutang Bisa Dipidanakan? Jawabannya adalah bisa tidak, tetapi apabila ditemukan unsur penipuan dalam surat perjanjian hutang, penerima pinjaman sebagai pihak yang melanggar bisa dipidana. Surat perjanjian hutang yang sudah ditandatangani di atas materai sebenarnya masuk dalam ranah hukum perdata, bukan hukum pidana. Peninjau. Redaksi Justika. Cara mempidanakan orang yang berhutang ternyata dapat dilakukan. Anda pasti sering merasa kesal saat memberikan hutang kepada seseorang, tapi tidak kunjung juga dibayar. Bahkan, tidak jarang mereka kabur begitu saja tanpa kabar dan kejelasan kapan akan membayar hutangnya. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Hal tersebut terbukti dari 2 (dua) pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (" KUH Perdata ") yang dikutip berturut-turut di bawah ini: Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi: Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.". ADVERTISEMENT. Istilah antara Kreditur dan Debitur yang mengadakan Perjanjian Pinjam-Meminjam, biasanya terdiri dari: a.Perjanjian Hutang Piutang (sebagai perjanjian pokok); yang dilengkapi. b.Dengan Perjanjian (assesoir) dengan perjanjian pemberian jaminan hutang, biasanya berbentuk SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan). tentang hutang piutang, apakah bisa dipidanakan? selamat malam kaskuser, saya ingin bertanya.. apa bila sesorang berhutang, dan telah dibuat surat perjanjian yang bermaterai dengan saksi2, apabila pihak berhutang ingkar terhadap perjanjian tersebut, apaka bisa digugat? dan apakah bisa dipidanakan? tata604 memberi reputasi. 109.8K. Kutip. 40. ZNUFfN.